GAPURANEWS.ID | SUBANG | Bupati Subang H. Ruhimat hadir dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana se-Provinsi Jawa Barat, bertempat di Miracle Signature Hills, Ciater, Kamis (24/08/2023).
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah, S.Pd., MA.P. M.M menyampaikan rakor tersebut dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan bencana dengan kolaborasi semua pihak yang mengedepankan prinsip rehabilitasi untuk mengurangi risiko bencana.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat tapi juga Pemerintah Daerah. Kita harus melakukan rehabilitasi berbasis pengurangan bencana dengan prinsik membangun kembali dengan lebih baik, berkelanjutan, dan dalam rangka mengurangi risiko bencana.”
Bupati Subang, Kang Jimat dalan ucapan selamat datangnya menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNPB atas langkah yang sudah disiapkan dalam menghadapi potensi bencana kekeringan termasuk di Kabupaten Subang.
“Apresiasi kepada Jenderal Suharyanto yang telah mengambil langkah terkait kekeringan. Saat ini kami sedang membahas terkait kekurangan air utamanya di daerah Pantura. Apresiasi kepada BNPB atas langkah yang diambil.”
Kang Jimat menyatakan rapat koordinasi ini memberikan optimisme dan ketenangan bagi daerah terkait potensi bencana kekeringan. Kang Jimat juga menghaturkan terima kasih atas bantuan yang telah dan akan diberikan oleh BNPB bagi Kabupaten Subang.
“Dengan adanya rakor ini menjadi ketenangan untuk kami. Terima kasih atas bantuan yang nanti akan diberikan untuk Kabupaten Subang.”
Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan dari BNPB kepada Provinsi Jawa Barat dan beberapa Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat dalam bantuan penanganan darurat bencana kekeringan berupa dana siap pakai sebesar 250 juta, 1 unit mobil dapur umum, dan bantuan makanan siap saji sebanyak 200 paket dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BNPB didampingi Anggota DPR RI. Kang Jimat secara langsung menerima secara simbolis bantuan bagi Kabupaten Subang.
Penerima bantuan dari BNPB tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kuningan.
Membuka sambutannya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., MM menyatakan rapat koordinasi yang dilaksankan di Kabupaten Subang tersebut merupakan salah satu upaya BNPB untuk berkontribusi bagi daerah khususnya bagi Provinsi Jawa Barat.
“Hari ini saya membawa semua deputi ke Kabupaten Subang. Insyaallah kami juga akan bantu kebakaran sampah di Kabupaten Subang. BNPB ingin berkontribusi khususnya kepada Jawa Barat.”
Kepala BNPB kemudian memaparkan data kebencanaan di Indonesia dan upaya-upaya BNPB dalam menanggulanginya. Bencana di Indonesia tahun 2023 didominasi oleh bencana hidrometrologi.
Letjen Suharyanto mengatakan secara khusus BNPB memiliki anggaran dan kegiatan bagi Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan tingkat bencana tertinggi di Indonesia.
“Di Jawa Barat terjadi 458 bencana yang membuat Provinsi Jawa Barat menjadi arrah dengan bencana tertinggi di Indonesia. Terkait hal itu BNPB di tahun 2023 memiliki fokus kegiatan dan anggaran di Provinsi Jawa Barat untuk penanggulangan bencana. Selain itu sebagian darrah di Jawa Barat yang memiliki wilayah pantai akan memiliki Pusdalop atau Pusat Pengendalian Operasi.”
Terkait potensi bencana kekeringan Letjen Suharyanto menyatakan BNPB siap memberikan bantuan kepada daerah dalam menanggulangi bencana sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, Letjen Suharyanto menekankan daerah harus secara aktif mengajukan bantuan kepada BNPB.
“Menurut data BMKG akan ada El Nino yang dapat menimbulkan kekeringan sehingga beberapa daerah mengeluarkan status darurat kekeringan sehingga BNPB memberikan bantuan sumber daya yang tergantung pada kebutuhan daerah masing-masing. Bantuan yang tadi diberikan kepada daerah yang sudah mengeluarkan SK Status Darurat Kekeringan.”
Terakhir Kepala BNPB berpesan agar rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk berkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BNPB dan jangan sampai anggaran BNPB tidak turun ke daerah karena kurangnya koordinasi.
“Jadikan momen rakor ini untuk berkoordinasi terkait kebutuhan daerah dalam penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing dengan BNPB. Jangan sampai bantuan dari BNPB tidak turun ke daerah hanya karena tidak paham alurnya padahal Jawa Barat memiliki penduduk paling banyak dan bencana paling tinggi.” Pungkas Kepala BNPB.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh dua Anggota DPR RI Komisi VIII yaitu Hj. Seli Andriani gantina, A.Md.ST dan H. Obon Tabtoni.
Selanjutnya dilaksanakan sesi tanya jawab antara BPBD Kabupaten/ Kota dengan BNPB yang dimoderatori oleh Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harapan Ali Bernadus SKM.M.A.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Daerah se-Jawa Barat atau yang mewakili, Sekretaris Utama BNPB, Jajaran Deputi BNPB, Kepala Biro BNPB, Kalak BPBD Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat, dan tamu undangan lainnya. ***
