GAPURANEWS.ID | KARAWANG -Komandan Kodim (Dandim) 0604/Karawang Letkol Kav Makhdum Habiburrahman menggelar silaturahmi Pentahelix bersama awak media se-Kabupaten Karawang pada Jumat (13/1/2023) yang dilaksanakan di warung koperasi Lengkong.
Dr. Sonny Hersona selaku akademisi, Nace Permana dari pelaku usaha dan komunitas, Ujang Aditya perwakilan dari media, sementara Dandim Karawang sendiri mewakili pemerintahan menyampaikan padangannya masing-masing terkait Pentahelix dihadapan para ratusan jurnalis.
Dandim Karawang mengatakan, dibutuhkan kemampuan kerjasama dengan semua pihak melalui metode pendekatan kolaborasi Pentahelix. Pentahelix sendiri merupakan lima unsurkolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak, di antaranya, Academy, Business, Community, Government, and Media (ABCGM).
“Kemampuan berkomunikasi sangat penting, agar selama bertugas dalam menjalankan roda pemerintahan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dandim menegaskan, media memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi yang berkualitas ke masyarakat luas dengan tetap menjunjung kode etik dan regulasi yang berlaku.
“Kepercayaan masyarakat terhadap media masih kuat, oleh karenanya media perlu memanfaatkan modal ini untuk memberikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi kode etik dan mematuhi regulasi,” kata Dandim.
Pengurus DPC MOI Karawang hadiri Silaturahmi Pentahelix.
Sebagai kontrol sosial, Dandim juga meminta insan pers aktif mengkritik pemerintah jika keluar koridor dalam menjalankan roda pemerintah.
“Jangan sungkan kritik kami jika kami salah, dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik di Karawang,” tandasnya.
Sementara itu Sonny Hersona menilai Pemkab Karawang dalam tata kelola anggarannya masih kurang menerapkan asas Tarif (Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independence (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran).
“Tranparansi dan kesetaraan Pemkab Karawang terkait anggaran yang dikelolanya masih lemah.Kedepan pemkab harus terbuka dan berkeadilan dalam penggunaan anggarannya, terutama anggaran untuk media,” ujarnya.
Pernyataan Sonny tersebut didorong lantaran adanya kritikan yang dilontarkan Ketua DPC MOI Karawang, Latifudin Manaf, dalam forum tersebut.
Menurut Latifudin, Pemkab Karawang tepatnya Diskominfo Karawang dinilai tidak berkeadilan dalam penggunaan anggaran untuk media.
“Tahun 2022 ada anggaran ratusan juta rupiah layanan hubungan media. Anggaran tersebut digunakan untuk HPN. Tetapi nyatanya anggaran itu diduga hanya dinikmati kelompok organisasi pers tertentu, sehingga terkesan ada pilih kasih terhadap media,” tandasnya ( u aditia)
