Taput–gapuranews.id ||Setelah kalah dalam Praperadilan tahun 2023,Kejaksaan Negeri(Kejari) Tapanuli Utara(Taput) kembali melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Kominfo tahun anggaran 2020 dan anggaran 2021.
Kepada awak media, Roy.B.Tambunan Kasi Pidsus Kejari Taput senin(20/5/2024) menerangkan setelah dilakukan penyelidikan maka pada september tahun 2023 lalu sudah dinaikkan pada tahap penyidikan.
Didampingi Kasi Intel Kejari Taput Mangasi Simanjuntak, Roy mengungkapkan penyidikan dugaan kasus korupsi Dinas Kominfo masih seputar Pengadaan “Internet Service Provider”( ISP) yang dibagi menjadi dua Penyidikan sesuai tahun penggunaan anggaran.
“Dua penyidikan ini kita bagi terhadap masing masing tahun anggaran,
1.penyidikan untuk pengadaan ISP untuk tahun 2020
2.Penyidikan untuk pengadaan ISP untuk tahun 2021″ ungkap Kasi Pidsus
Dan saat ini Kejari Taput telah melakukan pemeriksaan kepada puluhan saksi saksi termasuk berikut dua ahli, yaitu ahli LKPP(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan ahli IT (Information And Technology)
Untuk Dinas Kominfo, Kejari telah melakukan pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Bendahara Dinas Kominfo. Sedangkan dari perusahaan pengadaan,Kejari Taput juga memerikas PT.Ikon Plus dan PT.Mitra Visioner Solusindo
Kemudian dari hasil pemeriksaan saksi saksi dan ahli lanjut Kasi Pidsus, pihak Kejari Taput telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) per januari 2024 untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
Namun walaupun pihak Kejari Taput sejak Januari sudah berkirim surat, ekspos data,mengirim bahan dan data. Akan tetapi sampai saat ini pihak BPKP belum menurunkan tim untuk melakukan audit.
Roy juga menegaskan, dari data data yang sudah terkumpul sebelumnya ditambah data data baru. Pengadaan ISP selama dua tahun itu ada kerugian negara yang angkanya nyata dan pasti menimbulkan kerugian negara.
“Dari versi penyidik, dari hasil penyelidikan ini, dalam kegiatan ISP dua tahun tersebut ada kerugian negara yang angkanya nyata dan pasti menimbulkan kerugian negara” tegas Roy.B Tambunan Kasi Pidsus Kejari Taput
Diinformasikan, penyidikan dugaan korupsi ISP di Dinas kominfo Taput dapat dimentahkan. Setelah pihak Kejari kalah diupaya hukum Praperadilan yang dilakukan tersangka tahun 2023. Alasan kekalahan pada saat itu karena Kejari Taput dalam menentukan kerugian negara menggunakan hasil audit Akuntan Publik.(Norris Hutapea)
