CIMAHI | GAPURANEWS || Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 serta laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 dan ayat 3 maka DPRD harus melakukan pembahasan setelah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) diterima.
Akhirnya Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain (PKS), Wakil Ketua Purwanto (PDI-P), Bambang Purnomo (Gerindra) dan Edi Kanedi (Demokrat) menjadi pimpinan sidang Paripurna dengan dihadiri 26 anggota dewan dari 45 anggota dewan di Gedung Paripurna DPRD Kota Cimahi Jalan Dra Hj Djulaeha Karmita nomor 1 Cimahi Tengah, Rabu (16/5/2024).
Seperti yang disampaikan oleh Panitia khusus (Pansus) 4 yang dibacakan oleh H. Barkah, di mana dari hasil pembahasan tersebut DPRD telah menerbitkan dan merekomendasikan bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Barkahpun melaporkan garis besarnya dari rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan tingkat lanjut rekomendasi DPRD kepada setiap perangkat daerah pada tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :
Dinas pendidikan sebagai usulan untuk mengkaji penambahan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah yang padat penduduk dan jauh dari lokasi sekolah.
“Disdik agar segera dapat membenahi sarana dan prasarana, khususnya untuk SMP 15 Kota Cimahi yang belum memiliki tempat tersendiri masih bergabung dengan sekolah SD Mandiri,” terang Barkah.
Begitu pula lanjut Barkah, Disdik juga harus mampu untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar dapat di maksimalkan pengawasan dan kerjasama antar instansi terkait dalam rangka mencegah berbagai masalah dari orang yang tidak bertanggung jawab atau hal lainnya yang mungkin mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Pendidikan agama selain Islam di sekolah negeri dapat disediakan guru untuk mata pelajaran agama lain tersebut sesuai dengan kebutuhan serta diberikan jurusan sesuai peraturan yang berlaku,” ucap Barkah.
Selanjutnya laporan Barkah, terkait pada Dinas kesehatan, Dinkes harus melakukan upaya optimalisasi antisipasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam pencegahan dan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD).
“Pengadaan pelayanan Kesehatan harus dilakukan secara cepat, perlu untuk meningkatkan komunikasi antara pihak BPJS dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Barkah, Dinkes juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas terhadap PKK dan sosial serta dapat memaksimalkan koordinasi dan pengawasan terhadap rumah sakit swasta yang ada di Cimahi.
“Agar bisa bekerja sama dengan RSUD dalam menangani pasien saat kondisi darurat dan kejadian luar biasa serta dapat untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif.
“Dalam mencegah penyebaran jumlah kasus penyakit menular dan dalam kondisi luar biasa harus tetap dapat memaksimalkan fungsi pengawasan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman, baik kepada pasien umum ataupun pasien BPJS pemerintah, agar dilakukan pembinaan dan komunikasi secara rutin kepada mereka itu,” tegas Barkah.
Barkah juga mengharapkan kepada rumah sakit RSUD Cibabat, dapat melakukan perbaikan dalam hal layanan kesehatan dasar, diantaranya Rumah Sakit Cibabat, dapat lebih memaksimalkan fungsi pelayanan kepada pasien.
“Kita juga harus melakukan perbaikan dalam pelayanan-pelayanan sarana dan prasarana di IGD, jangan ada kata penuh, itu bisa disiasati dengan berbagai cara, dan nakes harus murah Senyum, Sapa, Sambut, ramah terhadap pasien,” tandasnya.***
