GAPURANEWS.ID. | SUMEDANG – LSM Pitbuls lakukan monitoring DANA ANGGARAN ALOKASI KHUSUS (DAK) di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023.
Husunya Dinas Pendidikan.
Dewan Pimpinan pusat LSM Pitbuls Cepi Bungsu ST., menilai Dana anggaran sangat besar yang kita lihat didalam data selokah paud 2,154,516 masih ada SD dan SMP,
Kata Cepi, kita akan memantau jangan sampai anggaran Dak di tumpang tindih kan oleh anggaran APBD Daerah, karena itu berbeda,
Dewan Pimpinan pusat sudah perintahkan kepada dewan Pimpinan Daerah untuk memantau serius terkait Anggara DAK(Dana Alokasi Husus), khususnya untuk Kabupaten Sumedang, agar tidak terjadi tumpang tindih, dan adannya dugaan tindakan KKN di Dinas pendidikan,” Ungkap Cepi
Terkait anggaran pendidikan di Kabupaten Sumedang, juga mendapat sorotan dari Ketua Umum Forwali Edi Sutiyo, anggaran pendidikan ini harus kita awasi secara cermat ini menyangkut kelangsungan generasi bangsa, tak bisa di pungkiri praktek koruptif, manipulatif tetap saja terjadi, selain itu maraknya pungutan di sekolah- sekolah di wilayah Kabupaten Sumedang seakan di biarkan, padahal ini jelas tindakan pelanggaran terhadap Permendikbud No 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, jelas sekali ketentuannya antara sumbangan dan pungutan ini, kondisi ini meresahkan masyarakat,” Tandasnya.
Disampaikannya, ini sebentar lagi PPDB tahun 2023 perlu pengawasan walau sistem sudah di buat sedemikian rupa, pelanggaran tetap terjadi,” transaction and conflict of interest. Ungkapnya U.Samsudin/ Humas Forwali.
