GAPURANEWS.ID | BOGOR – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar yang mewakili Ketua DPRD Kota Bogor bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menghadiri konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor untuk tahun anggaran 2024, Kamis (16/2).
Sebagai narasumber dalam diskusi yang dihadiri oleh seluruh stake holder se-Kota Bogor dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Karnain menyebutkan DPRD Kota Bogor menginginkan didalam RKPD yang disusun oleh Pemerintah Kota Bogor berfokus kepada penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 Kota Bogor.
Didalam RPJMD Kota Bogor, diketahui Wali Kota Bogor memiliki visi mewujudkan Kota Bogor Ramah Keluraga. Sehingga, Karnain ingin APBD Kota Bogor sebesar Rp3,1 triliun bisa disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
“Karena ramah keluarga ini salah satu basic sasaran atau objek serta subjek pembangunan kita adalah struktur sosial kita pada level keluarga. Karenanya, mudah-mudahan di 2023 dan 2024 akan menyisir beberapa aspek pengarus utamaan keluarga yang bisa dikedepankan dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan program pembangunan ke depan,” ujar Karnain.
Lebih lanjut, Karnain memaparkan terdapat tiga misi yang perlu diselesaikan di sisa waktu kurang lebih dua tahun ini. Yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera.
Untuk Bogor Sehat, Karnain percaya bahwa paradigma ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor. Disamping perlu dijalankannya program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.
“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin, ini perlu kita pikirkan kedepan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan pusksmas baru sehingga coverage layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelas Karnain.
Lalu, untuk Bogor Cerdas, politisi PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemerintah Kota Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.
“Karenanya sekolah satu atap (Satap) dan lainnya termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” ungkap Karnain.
Terakhir, program Bogor sejahtera, dianggap oleh Karnain perlu adanya evaluasi terkait penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Sebab, selama pandemi covid-19 melanda Kota Bogor, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat didalam DTKS.
“Yang perlu saya tegaskan bahwa konsen kita terkait dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas di kesehatan dan pemerataan pembangunan di sektor pendidikan perlu kita kuatkan, juga peningkatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena kita harus melihat kondisi ekonomi global, nasional dan lokal. Karena dari angkat kemiskinan kita yang tersentuh bantuan sosial dair pusat dan kota masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya.
